KAD sebagai Sarana Komunikasi Pemerintah untuk Cegah Korupsi

Suasana Musyawarah Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Swiss Bell, Banjarmasin, Jum’at (25/10/2019). MC Kalsel/scw

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaksanakan Musyawarah Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Swiss Bell, Banjarmasin, Jum’at (25/10/2019).

Dengan mengusung tema Pemberantasan Korupsi Bersama Demi Membangun Lingkungan Bisnis yang Berintegritas, kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hanifah mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Menurut Hanifah, telah disadari bersama selama ini, dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air, energi dan perhatian lebih banyak tersita pada upaya penindakan dan penegakan tindak pidana korupsi.

“Padahal upaya pencegahan merupakan strategi pemerintah yang harus didukung, didorong dan diupayakan oleh seluruh pihak,” ujarnya

Jadi, membangun sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi sangat penting dipertimbangkan sebagai langkah dalam mewujudkan anti korupsi.

“Salah satu diantaranya melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah yang menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pemerintah sebagai koordinator daerah dan pelaku usaha,” paparnya.

Dunia usaha Indonesia, menurut Hanifah merupakan instrumen penting dalam kerangka pembangunan. “Dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing dan pembangunan perekonomian daerah,” katanya

Lebih lanjut Hanifah menerangkan, upaya pencegahan korupsi pada dasarnya menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim daerah yang kondusif dan daya saing sehingga mendorong tumbuh kembang usaha.

“Hadirnya Komite Advokasi Daerah ini diharapkan semakin menguatkan komitmen kita untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu diharapkan dunia usaha semakin terbuka jika memang ada hambatan birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik,” terangnya.

Selain itu juga, Ia mengungkapkan memperkuat sektor pelayanan publik dengan hadirnya Komite Advokasi diharapkan mampu membentuk integritas dan profesionalisme para anggota Apindo maupun asosiasi yang lain.

“Untuk itu kita wujudkan persaingan bisnis yang sehat dan kondusif sehingga berdampak positif daya saing perekonomian daerah,” pungkasnya. MC Kalsel/scw

Artikel telah dilihat : 20 kali.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *